Kepala BKD Konkep, Mahmud SP MPW
Langara, detikfokus.id – Keindahan alam Konawe Kepulauan (Konkep) yang memukau, seiring dengan kemajuan pembangunan dan pelayanan publik, adalah hasil kerja keras berbagai pihak. Salah satu yang tak boleh dilupakan adalah Badan Keuangan Daerah (BKD Konkep). Di bawah kepemimpinan Mahmud SP MPW, instansi ini mungkin tak selalu terlihat, namun perannya sangat vital dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan daerah.
BKD Konkep memegang peranan penting dalam mewujudkan visi Konkep sebagai daerah yang maju dan sejahtera. Mereka bertanggung jawab mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel, memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pahlawan tanpa tanda jasa, itulah julukan yang pantas disematkan pada BKD Konkep. Lebih dari sekadar mengelola anggaran daerah secara efisien dan efektif, mereka juga berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai inovasi.
“Setiap rupiah yang kami kelola adalah amanah dari masyarakat, dan kami bertanggung jawab untuk mengembalikannya dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas,” tegas Mahmud pada Senin (10/11/2025).
“Untuk mencapai pelayanan dan pembangunan yang berkualitas, prioritas utama kami adalah memenuhi hak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK dengan membayar gaji tepat waktu setiap bulan. ASN dan PPPK adalah lokomotif penggerak pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga kami selalu berupaya agar gaji sudah masuk ke rekening masing-masing pada tanggal 1,” lanjutnya.
Visi & Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Dalam mendukung program pembangunan daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan fokus pada pengelolaan keuangan, aset, dan pendapatan. Hal ini merupakan wujud kinerja dan dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan visi “Menuju Wawonii Bangkit, Berkembang, Kompetitif, dan Tangguh” dalam Bingkai Lingkaran Hati Emas Tahun 2026, yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi.
Misi ke-4 yang diemban oleh Badan Keuangan Daerah adalah “Peningkatan Kualitas Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik.” Misi ini bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan, aset, dan pendapatan daerah yang profesional dan akuntabel, demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government).
Dalam upaya mendorong pengembangan sektor-sektor lain sebagai motor pembangunan berkelanjutan pemerintah setempat sejak Juni 2025, sejumlah objek pajak baru mulai diberlakukan, mulai dari retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi sampah dari instansi pemerintah dan swasta, hingga penguatan pungutan pajak dari sektor restoran dan pelayanan air bersih oleh PDAM.
Pada November 2025 Realisasi Pendapatan Daerah mencapai:
Realisasi
PAD = 90,40%,
Realisasi
Pajak 93,53%
Retribusi 81,63%,
Lain-lain PAD = 83,50%,
Transfer Pusat 74,26%
dan Transfer Antar Daerah = 62,02%
Total Realisasi Pendapatan =
74,34%
Realisasi PAD ini menunjukkan langkah maju yang signifikan dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Laporan: Aldi Dermawan
Editor: Tim Redaksi
